G77 Terpecah Soal Amandemen Protokol Perubahan Iklim

Perpecahan terjadi antara negara-negara berkembang (G77) pada konferensi perubahan iklim di Kopenhagen kemarin.

Sebagian menginginkan amandemen mengikat. Sebagian negara berkembang menginginkan diskusi tentang “amandemen mengikat secara hukum” pada Protokol Kyoto 1997. Namun sebagian lagi, termasuk China, India, Arab Saudi, dan negara berkembang lainnya, menolaknya.

Negara yang mendukung amandemen mengikat itu antara lain Tuvalu dan puluhan negara miskin lain yang paling merasakan dampak perubahan iklim. Namun, rencana itu langsung ditolak oleh negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Negara-negara pulau kecil dan terutama negara-negara Afrika, menolak penetapan batas peningkatan suhu global hingga 2 derajat Celsius.

Mereka hanya menyetujui batas peningkatan suhu 1,5 derajad Celsius, dibandingkan dengan era praindustri sehingga bangsa mereka dapat terhindar dari banjir atau kekeringan akibat pemanasan global.

“Batas itu tidak hanya untuk negara-negara maju, tapi juga negara ekonomi berkembang yang besar,” papar kepala delegasi Tuvalu Taukiei Kitara.

Perbedaan itu menunjukkan bahwa kesamaan sikap grup G77 yang terdiri atas negara-negara berkembang, dapat terkoyak. Karena itu, China berupaya meredam perbedaan yang terjadi di antara negara-negara berkembang.

“Negara-negara berkembang masih bersatu,” kata pejabat departemen luar negeri China Duan Jielong. “Setiap upaya untuk meminta negara-negara berkembang memperketat kewajibannya itu tidak konsisten dengan konsensus yang telah dicapai komunitas internasional,” tutur Jielong.

Di tengah-tengah rencana para pemimpin negara Uni Eropa melakukan pembicaraan terkait bantuan, China menuduh negara-negara maju gagal dalam melaksanakan janjinya untuk mengurangi emisi. Para negosiator di Kopenhagen berupaya mencapai kesepakatan kerangka kerja pada konferensi tingkat tinggi 18 Desember mendatang untuk mengurangi emisi gas dan menggelontorkan ratusan miliar dolar ke negara-negara miskin.

China mengatakan, pemberian bantuan ekonomi ke negara miskin tidak boleh dimaksudkan untuk tujuan lain, tetapi hanya untuk membantu mereka menanggulangi efek pemanasan global. Utusan China Yu Qingtai juga mengeluhkan sikap negara-negara kaya yang tidak sepenuhnya melakukan komitmen pengurangan emisi dan membantu negara-negara berkembang.

“Anda akan menemukan jurang perbedaan jika membandingkan janji-janji mereka dan aksi yang mereka lakukan sejauh ini,” tegas Yu.

Para pemimpin negara Uni Eropa, yang berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 20% selama sepuluh tahun ke depan, akan bertemu selama dua hari untuk menemukan kesepakatan terkait paket bantuan dalam tiga tahun terakhir sebesar USD 8,8 miliar. Perundingan untuk membahas perubahan iklim akan digelar lagi pada 2010 untuk membahas lebih rinci pakta baru yang menggantikan Protokol Kyoto. Pakta itu diharapkan dapat memberi mandat pemotongan emisi oleh negara-negara maju serta negara berkembang secara sukarela.

Negara-negara kecil, seperti Tuvalu khawatir bahwa kesepakatan yang dilakukan di masa depan tidak akan mengikat kewajiban pemotongan emisi dari negara berkembang dengan ekonomi pesat, seperti China, India, dan Brasil. China telah mengusulkan bahwa pada 2020 mereka akan memotong emisi per unit produk domestik gros, antara 40 dan 45% dibandingkan level 2005. Tentu saja emisi China diperkirakan akan tetap naik seiring kemajuan ekonominya yang sangat pesat. Negara-negara berkembang saat ini menginginkan sedikitnya kucuran bantuan sebesar USD300 miliar.

Sementara itu, negosiator iklim Amerika Serikat (AS) Todd Stern membela kebijakan Paman Sam. Menurut Stern, pemerintahan Presiden AS Barack Obama telah menetapkan target iklim jangka panjang untuk beberapa dekade ke depan. Obama telah mengusulkan pemotongan total emisi 17% pada 2020 dari level 2005. Menurut Stern, target itu akan naik hingga 42% pada 2030.

“Ini akan benar-benar melibatkan perubahan besar dalam kebijakan AS,” kata Stern.

saat ini pelbagai perdebatan alot masih berlangsung setelah Denmark mengajukan draf yang lebih menguntungkan negara-negara kaya. Draf Denmark tersebut membuat G77 berang. Kepala Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim Yvo de Boer yakin bahwa draf Denmark itu telah usang dan tidak memiliki peluang dapat didukung semua negara. [okezone]

Tinggalkan komentar

Filed under Environment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s