Nasib PLO Dipersimpangan Jalan

Oleh : Mustafa Abd Rahmanabbas_parlemen-eropa1

Pernyataan kepala biro politik Hamas, Khaled Meshaal, hari Rabu (28/1) di Doha, Qatar, untuk mengganti lembaga PLO dengan wadah baru, menuai polemik tajam di kalangan elite Palestina. Tentu yang paling berang dengan pernyataan Meshaal itu adalah Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Lembaga PLO pun kini menjadi sorotan media massa.

Meshaal saat itu dalam sebuah acara perayaan ”kemenangan” Jalur Gaza mengungkapkan faksi-faksi Palestina sedang mempelajari pembentukan wadah baru sebagai pengganti PLO (Organisasi Pembebasan Palestina).
Menurut Meshaal, faksi-faksi perlawanan Palestina sejak empat tahun lalu dilarang masuk lembaga PLO. ”PLO dalam kondisi seperti sekarang ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan nasional Palestina,” tutur Meshaal.
Presiden Abbas dalam sebuah forum pertemuan dengan warga Palestina yang berdomisili di Mesir, Minggu (1/2) malam, menegaskan tidak akan ada dialog dengan mereka yang menolak PLO. ”Hamas harus mengakui bahwa PLO adalah wakil satu- satunya yang sah bagi rakyat Palestina,” ujar Abbas.

Pemimpin Hamas yang lain, Muhammad Nazzal, membantah jika Meshaal ingin membentuk wadah baru untuk menggantikan PLO. Menurut Nazzal, Khaled Meshaal bermaksud membentuk wadah yang menghimpun kelompok-kelompok yang tidak tertampung dalam lembaga PLO dan bukan menggantikan lembaga PLO itu sendiri.

PLO didirikan dan disahkan para pemimpin Arab dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Kairo tahun 1964. Ahmad Shukeiri ditunjuk sebagai Ketua PLO pertama (1964-1967). Yahya Hammuda sebagai ketua PLO kedua (1967-1969). Yasser Arafat, ketua PLO ketiga (1968-2004). Mahmoud Abbas, ketua PLO keempat (2004-hingga saat ini).

Almarhum Pemimpin Palestina Yasser Arafat, sebelum faksi-faksi Palestina bergabung masuk PLO pada tahun 1969, menyebut PLO hanya sekadar institusi resmi yang dibentuk para pemimpin Arab melalui forum KTT Arab.

Para elite baru PLO, terutama Yasser Arafat dan koleganya, dengan digalang faksi Fatah, berhasil melobi para pemimpin Arab dalam forum KTT Arab di Rabat tahun 1974 untuk mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina.

PLO kemudian diakui 120 negara sebagai wakil satu-satunya yang sah bagi rakyat Palestina dan gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel dengan basis massa di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan wilayah pengasingan.

Pemimpin PLO saat itu, Yasser Arafat, untuk pertama kalinya pada tahun 1974 diundang majelis umum (MU) PBB untuk menyampaikan orasi perjuangan politiknya dalam forum sidang MU PBB di New York.
Sejak tahun 1974 hingga awal tahun 1990-an, PLO dengan berbagai institusi yang berada di bawah payungnya serta-merta menjadi wadah tertinggi dan pusat pengambilan keputusan dalam sistem politik Palestina.
Sejak awal tahun 1990-an, pimpinan PLO, khususnya Yasser Arafat, mengubah haluan perjuangan Palestina dari militer ke jalur politik, dengan menerima kesepakatan damai Oslo tahun 1993. Kesepakatan Oslo itu mengantarkan Yasser Arafat dan teman-teman seperjuangannya kembali ke Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahun 1994, menyusul penerapan otonomi Palestina di dua wilayah Palestina tersebut.

Terjepit

Arafat saat itu menerima opsi kesepakatan Oslo, lantaran ia terjepit secara politik akibat hasil perang Teluk II tahun 1991 yang memaksa Irak hengkang dari Kuwait. Yasser Arafat dikenal pendukung kuat Presiden Irak Saddam Hussein saat itu.

Pascakesepakatan Oslo tahun 1993, peran PLO perlahan redup. Institusi-institusi di bawah pemerintah otonomi Palestina (PA) hasil kesepakatan Oslo itu menggantikan peran institusi di bawah payung PLO. Misalnya, Kementerian Kerja Sama Internasional dalam tubuh PA, menggeser peran biro politik PLO dalam hal pengambilan kebijakan luar negeri Palestina.

Lembaga parlemen Palestina dalam PA menggantikan peran Majelis Nasional Palestina dalam wadah PLO, menyangkut urusan aspirasi rakyat dan parlemen.

Seiring terbentuknya pemerintah otonomi Palestina itu, Hamas sebagai kekuatan politik Islam di Palestina makin menguat. Hamas didirikan oleh Sheikh Ahmed Yasin pada tahun 1987, menyusul meletupnya intifadah pertama pada tahun 1987.

Pada era tahun 1990-an, Hamas tampil sebagai kekuatan oposisi utama terhadap kesepakatan Oslo dan pemerintah otonomi Palestina. Hamas menolak ikut serta dalam pemilu legislatif pertama pemerintah otonomi Palestina tahun 1996.

Namun, berkat kepemimpinan karismatis Yasser Arafat saat itu, kekuatan-kekuatan oposisi, baik di luar lingkaran PLO seperti Hamas dan Jihad Islami maupun di dalam tubuh PLO semacam Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina (DFLP), berhasil dinetralisir. Yasser Arafat membuat institusi-institusi tersebut tetap tampak kuat dan harmonis.

Posisi PLO saat itu sudah tergeser pemerintah otonomi Palestina. Akan tetapi, pascapemilu legislatif bulan Januari 2006 yang dimenangi Hamas secara mutlak, ditambah pula wafatnya Yasser Arafat, membuat institusi-institusi kunci dalam pemerintah otonomi dikuasai Hamas, seperti lembaga eksekutif (pemerintah otonomi) dan yudikatif (parlemen).

Posisi Mahmoud Abbas sebagai Presiden Otoritas Palestina pascawafatnya Yasser Arafat menjadi lemah dan terjepit. Inilah yang memaksa Presiden Abbas menghidupkan dan menggerakkan kembali lembaga PLO yang dahulu ikut melemahkannya. Abbas sering menggelar pertemuan di jajaran PLO untuk mengambil keputusan penting, seperti Majelis Pusat PLO dan Majelis Nasional PLO.

Manuver Abbas

Manuver Abbas itulah yang membuat Hamas kesal. Hamas merasa dijepit dari luar dan dalam. Dari luar, Pemerintah Hamas diblokade AS dan Israel. Dari dalam, Hamas merasa digerogoti oleh PLO yang digalang oleh Presiden Abbas dan koleganya.

Pernyataan Khaled Meshaal secara mengejutkan, pekan lalu, merupakan refleksi dari keputusasaan pemimpin Hamas itu atas upaya yang terus gagal untuk mereformasi lembaga PLO sejak kesepakatan Kairo tahun 2005 hingga saat ini.

Hal itu sekaligus refleksi dari makin kerasnya fenomena perebutan kekuasaan di kalangan elite Palestina, pasca-agresi Israel ke Jalur Gaza yang berlangsung 22 hari itu. Terjadi upaya untuk merebut tempat pengambil keputusan, seperti PLO dan lembaga otoritas Palestina.

PLO kini masih ada di tangan Abbas, sedangkan otoritas Palestina lumpuh akibat dwi kekuasaan antara Hamas yang menguasai parlemen dan pemerintah di satu pihak serta Mahmoud Abbas dan Fatah yang menguasai lembaga kepresidenan. [Kompas.com].

Tinggalkan komentar

Filed under Article, Conflict, Politic

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s