Pengusaha Properti Minta Bantuan Pemerintah

JAKARTA: Pengusaha properti meminta pemerintah memberikan bantuan untuk mengamankan pasar perumahan tahun depan. Untuk mengatasi ketatnya likuiditas perbankan yang berpengaruh pada pembiayaan perumahan, pemerintah didesak memberi suntikan dana pada perbankan. 

“Terutama pada bank pemerintah yang banyak memberi kredit perumahan rakyat (KPR) seperti Bank Tabungan Negara,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Teguh Satria saat dihubungi, Sabtu (1/11).

Pemerintah juga diminta memudahkan warga negara asing mendapatkan izin tinggal dan hak milik properti. Sejauh ini, Teguh menilai hak pakai bagi warga asing menyebabkan properti Indonesia kurang kompetitif dibanding negara lain. “Di Malaysia dan Dubai, warga asing bisa mendapatkan hak milik,” paparnya.

Selain itu, Teguh berharap Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan final untuk properti segera dikeluarkan. “Kami sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah tanggal 27 Desember tahun lalu, tapi sampai sekarang peraturannya belum keluar,” ujar Teguh.

Dalam kesepakatan itu, penjualan rumah sederhana sehat dan rumah susun hak milik dikenai pajak 1 persen, sedangkan properti lainnya 5 persen. Selama ini, pajak dihitung berdasar keuntungan pengusaha properti, bukan penjualannya.

Menurut Teguh, pada 2007 total kapitalisasi sektor properti berkisar di angka Rp 100 triliun. Tahun ini, meski dihadang krisis finansial global, ia meramalkan target Rp 120 triliun bisa tercapai. Meski yakin tahun depan pasar masih tumbuh, ia belum mau memprediksi berapa angka pertumbuhannya.

Teguh menyatakan properti nonsubsidi menengah bawah di kisaran harga Rp 150-500 juta per unit dan menengah bawah (Rp 500 juta-1 miliar per unit) mulai menemui hambatan. “Segmen ini yang paling terpengaruh jika bank mengurangi KPR,” ujarnya.

Katanya, sekitar 95 persen properti menengah bawah dan 70 persen properti menengah dibiayai bantuan KPR. Tapi ia yakin bila pemerintah membantu, segmen ini di tahun depan akan tetap aman.

Di sisi lain, menurut Teguh sejauh ini belum ada masalah pada properti yang disubsidi pemerintah. “Likuiditas bank masih lancar, kredit perumahan rakyat (KPR) masih bisa dijaga,” kata dia.

Tahun ini, ia memperkirakan tak kurang dari 198 ribu unit rumah sederhana sehat dan rumah susun hak milik senilai Rp 18 triliun laku dilego. Di tahun 2009, jumlah yang sama atau lebih juga bisa dicapai. [Tempo Interaktif]

Tinggalkan komentar

Filed under Economy, News

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s