Naskah Lengkap Pakta Keamanan AS dan Irak

Dalam beberapa pekan terakhir, warga Irak menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai kota menentang penandatanganan pakta keamanan Irak-Amerika Serikat. Para ulama dan berbagai kelompok politik juga mengecam. Negara-negara tetangga termasuk Iran menyampaikan keberatannya. Perjanjian keamanan ini disebut-sebut memasung Irak untuk selamanya. Apa sebenarnya isi dari pakta keamanan tersebut? Inilah jawabannya.
(Bahasa Indonesia)

Berdasarkan konsep dasar kerjasama dan persahabatan jangka panjang antara Republik Irak dan Amerika Serikat, para pejabat Irak dalam statemennya yang diterbitkan tanggal 27 Agustus 2007 dan dikukuhkan oleh Presiden AS George W. Bush, menekankan bahwa pemerintah Irak dan Amerika Serikat menyatakan komitmen pada perluasan hubungan kerjasama dan persahabatan jangka panjang antara kedua pihak dengan mengedepankan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing pihak seutuhnya. Kedua negara memiliki banyak kepentingan yang sama.

Dalam statemen ini dinyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara sangat bermanfaat bagi generasi-generasi yang akan datang karena didasarkan pada pengorbanan yang gagah berani bangsa Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan Irak yang bebas, demokratis, pluralis, federal dan bersatu.

Hubungan yang diinginkan oleh Republik dan Amerika Serikat memiliki berbagai visi, yang salah satu dan paling dikedepankan adalah kerjasama di bidang politik, ekonomi dan keamanan berdasarkan pada prinsip-prinsip di bawah ini;
Pertama, menyangkut urusan politik, diplomatik dan kebudayaan.
1. Membantu pemerintah Irak dalam mempertahankan negara yang demokratik dari bahaya yang mengancam negara ini dari dalam dan luar.
2. Menghormati konstitusi dan menjaganya sebagaimana diinginkan oleh bangsa Irak dan dengan tegar melawan apa saja yang berupaya melanggar atau menistakannya.
3. Membantu upaya pemerintah Irak dalam mewujudkan rekonsiliasi nasional termasuk yang disinggung dalam statemen tanggal 26 Agustus 2007.
4. Membantu pemerintah Irak dalam mengukuhkan posisinya di berbagai organisasai, lembaga dan perkumpulan tingkat regional dan internasional, sehingga negara ini dapat memainkan peran positif dan konstruktif di pentas kawasan dan dunia.
5. Aktif dan menjalin kerjasama dengan negara-negara kawasan dengan menjunjung tinggi asas saling hormat dan tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain, tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan, dan menempuh jalur perundingan yang membangun dalam menangani berbagai masalah yang diperselisihkan antar negara di kawasan.
6. Mendorong upaya diplomatik dalam membangun hubungan positif dengan negara-negara kawasan dan dunia demi kepentingan bersama sehingga keamanan dan stabilitas di kawasan dapat terjamin dan terbuka peluang bagi pengembangan potensi dan kemajuan bangsa-bangsa di kawasan.
7. Mendorong pertukaran budaya, pendidikan dan keilmuan di antara kedua negara.

Kedua, Bidang Ekonomi.
1. Mendukung Republik Irak untuk maju di semua bidang ekonomi, pengembangan potensi produksi dan membantu negara ini merambah pasar dunia.
2. Membantu komitmen berbagai pihak yang menjanjikan bantuan kepada Irak seperti yang tertuang dalam traktat internasional menyangkut Irak.
3. Komitmen terhadap dukungan kepada Republik Irak dengan cara membuka peluang bagi bantuan financial dan teknis kepada negara ini dalam rangka membangun badan-badan ekonomi dan infra strukturnya juga di sektor pendidikan dan pengembangan potensi lembaga-lembaga infra struktur.
4. Membantu Republik Irak bergabung dengan lembaga moneter dan ekonomi di tingkat regional dan internasional.
5. Memberi kemudahan dan mendorong masuknya investasi asing khususnya dari Amerika ke Irak untuk berpartisipasi dalam program membangun dan rekonstruksi negara ini.
6. Membantu Republik Irak memperoleh kembali kekayaannya yang diselundupkan khususnya yang telah dibawa lari ke luar negeri oleh keluarga Saddam Hossein dan mantan pejabat rezim Baath, serta membantu mengembalikan benda-benda bersejarah yang dilarikan ke luar negeri sebelum dan setelah tanggal 9 April 2003.
7. Membentu Republik Irak dalam membayar hutang-hutangnya dan menghapuskan tanggung jawab ganti rugi atas perang-perang yang disulut oleh rezim Baath sebelum ini.
8. Membantu Irak dan mendukungnya untuk mewujudkan kondisi lebih baik dalam perdagangan sehingga Irak dapat masuk ke pasar dunia termasuk negara-negara yang didukung oleh Amerikan Serikat, serta membantu Iran bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia.

Ketiga, Bidang Keamanan.
1. Memberikan komitmen keamanan kepada pemerintah Irak dalam menghadapi segala bentuk agresi asing yang menjadikan Irak, kedaulatan, kemerdekaan terotorial, serta wilayah darat dan udaranya sebagai sasaran.
2. Membantu pemerintah Irak dalam upaya menumpas gerakan terorisme khususnya kelompok al-Qaeda, pendukung Saddam dan semua kelompok pelanggar hukum tanpa mempedulikan relasi kelompok tersebut, serta menghancurkan jaringan yang mendukung mereka dengan bantuan dana, mengalahkan kelompok-kelompok teroris dan memberangus mereka di Irak, sesuai dengan metode bantuan untuk pemerintah Irak berdasarkan kesepakatan kerjasama.
3. Membantu pemerintah Irak dalam melatih dan mempersenjatai angkatan bersenjata Irak dalam rangka mendukung negara ini dan rakyat Irak serta membantu melengkapi struktur adminstratif sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah Irak.

* Untuk mengukuhkan haknya, berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, Pemerintah Irak berhak meminta perpanjangan masa tugas pasukan multinasional untuk terakhir kali, lalu meyakinkan Dewan Keamanan bahwa setelah masa itu berakhir perdamaian dan keamanan internasional tidak akan terancam lagi. Setelah itu Irak akan keluar dari pasal tujuh piagam PBB dan kembali memperoleh posisinya di dunia internasional dan mendapatkan hak-haknya seperti sebelum terbitnya resolusi Dewan Keamanan nomor 661 Agustus 1990. Selain kemerdekaannya, kedaulatan penuh negara ini atas wilayah darat, udara dan lautnya diakui negara ini berhak memegang kendali atas pasukan keamanan dan urusan dalam negerinya. Semua itu bisa dicapai dengan persetujuan Dewan Keamanan melalui perpanjangan masa tugas pasukan multi nasional di Irak.

* Berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelum ini, perundingan bilateral antara pemerintah Irak dan Amerika Serikat digelar secepat mungkin sehingga sebelum tanggal 31 Juli 2008 antara kedua negara yang merdeka dengan berdaulat penuh dapat tercapai kesepakatan kerjasama dan persahabatan di bidang politik, kebudayaan, perekonomian, dan keamanan.

Pasal-pasal rahasia dari kesepakatan ini;
1. Pasukan Amerika Serikat berhak membangun pos-pos dan pangkalan militer. Pangkalan militer ini akan membantu tentara Irak. Jumlah pos dan pangkalan militer ini tergantung pada kondisi keamanan yang dikehendaki oleh pemerintah Amerika Serikat, pandangan Kedutaan Besar Amerika di Baghdad, para komandan militer Amerika Serikat dan kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Irak dan lembaga-lembaga yang berwenang.
2. Ditekankan soal keharusan penandanganan kesepakatan bukan perjanjian.
3. Pemerintah Irak maupun lembaga yuridiksi Irak tidak berhak mengajukan dakwaan hukum terhadap tentara atau warga negara Amerika, dan kekebalan hukum ini juga meliputi perusahaan jasa keamanan, lembaga sipil, militer dan logistik yang berhubungan dengan militer Amerika.
4. Pemerintah Irak tidak berhak mempermasalahkan kelayakan tentara Amerika dan tidak berhak menyoal gerakan tentara AS, atau membatasi wilayah militer masing-masing pangkalan dan jalur wilayah patroli bagi tentara Amerika.
5. Tentara Amerika Serikat berhak membangun pusat keamanan termasuk penjara khusus demi keamanan.
6. Tentara Amerika Serikat berhak menangkap dan memenjarakan siapa saja yang diduga mengancam keamanan dan perdamaian tanpa perlu mengantongi izin dari pemerintah Irak atau lembaga negara di Irak.
7. Pasukan Amerika bebas menyerang negara manapun yang dianggap membahayakan keamanan, perdamaian global, regional dan Irak, serta konstitusi negara ini, juga negara yang mendukung kelompok teroris atau milisi. Untuk keperluan ini tentara Amerika Serikat dapat menggunakan wilayah darat, perairan dan udara Irak.
8. Hubungan internasional dan regional serta penandatanganan semua perjanjian harus diketahui dan disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga keamanan dan konstitusi Irak dapat terjamin.
9. Penguasaan tentara Amerika Serikat atas Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Intelijen Irak akan berlaku selama sepuluh tahun. Selama masa ini, Amerika mengupayakan pembentukan, pelatihan dan pembekalan petugas di masing-masing departemen sesuai dengan anggaran yang ada. Karena itu seluruh persenjataan Irak dan jenisnya harus digunakan seizin tentara Amerika.
10. Masa kehadiran pasukan AS berjangka panjang dan tak terbatas. Penentuannya tergantung pada kondisi negara ini, sedangkan peninjauan ulang kesepakatan tergantung pada keinginan pemerintah Irak dan pemerintah Amerika Serikat. Hanyasaja peninjauan ulang sangat ditentukan oleh kinerja badan keamanan dan militer Irak, juga pulihnya kondisi keamanan negara ini, rekonsiliasi nasional Irak dan tertumpasnya terorisme. Seluruh negara tetangga diberi peringatan akan hal ini. Pemerintah Irak memegang kendali penuh negara ini. Kebebasan dan kehadiran milisi harus diakhiri dan tentang penarikan mundur tentara AS harus ada kesepakatan.

Sumber naskah kesepakatan rahasia:
1- Washington Post 12/10/2007
2- Assharqu Alawsat 17/09/2007
3- Al-Hayat 25/10/2007
4- Situs Akhbarul Iraq
5- Situs Huda Al-Husseini
[irib.com]

Tinggalkan komentar

Filed under News, Politic, Security

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s