Pemerintahan Undang-undang

Politik Imam Khomeini qs

”Dan (hukum) siapa yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang orang yang yakin”.(Al Maidah 50).
Para filusuf lama dan baru menyatakan bahwa adanya berbagai sumber hukum, diantaranya:

  1. . Akhlaq
  2. 2. Hukum alam dan fitrah: sejumlah hukum, adab dan kebiasaan yang merupakan pemicu kemajuan manusia dalam masyarakat.
  3. Hukum keadilan atau penjagaan dasar kemuliaan (martabat) manusia.
  4. Hukum para pemikir dan intelektual.
  5. Hukum penguasa atau hukum yang diletakkan dari satu kekautan, kebiasaan, keadilan, kebiasaan dan tradisi atau hukum kerajaan serta ketentuan parlementer
  6. Pemikiran umum, berlawanan dengan hukum dictator yang muncul dari imperator atau penguasa mutlak. Dalam beberapa pemerintahan rakyat yang mana pandangan masyarakat yang menjadi dasar, dimana pandangan umum yang di dapat dari pemilihan wakil rakyat. Hal ini selalu terjadi di dalam pemerintahan pemodal dan komunis, merupakan sumber hukum yang secara praktikal terbaru dan juga terbaik, dibanding dari beberapa sumber yang lain. Ada beberapa problem (kontradiktif) penting, diantaranya:
  • Di kebanyakan negara terjadinya pemilihan dilakukan dengan adanya intimidasi dan tekanan, kampanye degan slogan dan kadang kadang terjadi juga sogokan atau berbagai aktifitas yang illegal telah dilakukan seperti pemilihan Nixon dengan kasus “Watergate”.
  • Sekalipun alam pemilihan umum yang bebas tidak tertutup kemungkinan terjadinya dimana wakil rakyat tidak dipiliha atas suara rakyat, tapi dipilih dengan suadanya sendiri dengan campur tangan kuasa pemodal, penjajah.
  • Biasanya setelah pemilihan umum maka mereka yang dipilih menjadi oran asing bagi pemilihanya, masyarakat tidak memiliki control terhadapnya, sebagaimana dikatakan oleh Jean Jack Raousou: ”Kebebasan rakyat Inggris hanya terbatas pada beberapa hari tersebut ketika melakukan pemilihan angota parlemen, tapi setelah pemilihan maka rakyat kembalimenjadi hamba dan lebih dari itu menjadi tidak berati lagi”.
  • Dalam keadaan mereka yang dipilih adalah baik dan ada dalam kontrol rakyat, tapi kemudian meletakkan hukum tidak sesuai dengan keinginan rakyat maka tidak akan berjalan lama, seperti hukum Pelarangan minuman keras yang diluncurkan oleh Konggres Amerika tahun 1919, telah dibatalkan karena tidak sesuai dengan pikiran/pandangan rakyatnya.

Maka suara dan pandangan umum danjuga wakil rakyat yang dipilih tidak dapat dijadikan sumber hukum, karena ketika hal itu terlaksana, tidak akan kelaur dari pada kesalahan dan pembatalan, sebagaimana Quran menyatakan hal ini:”Dan jika kamu menuruti kebanyakan orangorang dimuka bumi ini, niscaya meeka kan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidaklain hanyalah berdusta (tehadap Allah)”.(Al an’am 116).

Hukum terbaik dari peletak hukum terbaik.
Islam telah membawakan pemerintahan yang terbaik bagi manusia, yaitu pemerintahan langsung rakyat dengan hukum Ilahi. Pemerintahan langsung rakyat dengan keterbukaan-transparansi, ekonomi rakyat dan kooperasi bersama, menyeesaikan banyak problem kelaurga yangmenjadi dasar fundamental mesyarakat, mencipakan persatuan dan ketrikatan antara masyarakat, dasar suro dan majlis dengan peletakkan programnya, menjaga kepentingan bersama dengan amar makruf dan nahi munkar begitu juga pertahanan keseluruhan.

Pemerintahan hukum Allah atau pemerintahan Ilahi kepada rakyat dengan dasar kenabian di zaman rasul, dasar imamah dizaman aimah as, dan dasar wali faqih dizaman ghaibah imam Mahdi aj: “Taatlah Allah dan taatilah rasul dan ulil amr diantara kamu”. (An Nisa 59). Hukum yang berlandaskan paa fitrah dan alam kemanusiaan:”Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu”.(Ar Rum 30).

Hukum yang berdasarkan fahdail akhlaq dan kesemurnaan insane akanmenghidayahi manusia kepada kesempurnaan. ‘Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh sunguh menuju kepada Allah, maka kamu akan menemuinya”. (Al Insyiqaq 6). Hukum yang berdasarkan adil, keadilan dan keserasialn akanmenghilangkan ifrath (berlebih) dan taftrith (kurang).

Hukum yang diletakkan oleh Pencipta dunia, insan dan alam, hukum dan sunnah alam, Dia mengetahui seluruh rahasia manusia, fitrah, alam dan juga kejiwaannya, yang penuh kasih sayang terhadap manusia, (Dia) mengetahui masa lalu dan datangnya, yang juga tidak ada penentangan dari masyarakat, tidak pula ada kesalahan dan keraguan. Tidak takut dengan kekuatan apapun serta menjadi kepercayaan setiap masyarakat. Manusia elah menerima janji abadinya yang mana telah menyatakan menerima Dia sebagai Rabb yaitu pemilik dan Penguasa, Pengatur serta Murabbi (Pelatih). “Bukankah Saya adalah Tuhanmu?”. “Mereka menjawab Iya!”.yaitu menerimaNya sebagai Wali, Pengatur, dan Pelatih untuk masa depannya serta untuk mengikuti aturan dan undang undang hukum yang diberikanNya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al Maidah 50:”Dan apakah ada hukum yang lebih baik lagi selain dari Allah bagi kaum yang bertaqwa”.

Akal manusia untuk menciptakan hukum?!.
Imam Khomeini qs mengatakan:”…banyak sekali ada dan kebiasaan yang berulang telah melebur kedalam hukum, sehingga seolah olah mereka yang bertentangan dengan hal tersebut akan dietapkan sebagai sesuatu yang cela dan buruk. Maka tidak ada jalanlagi kami terpaksa memberikan contoh untuk hal ini:
Ketika seorang biasa memaksa mengambilmu uang satu tuman (10 rial) atau engkau dipaksa melakukan suatu pekerjaan yang diluar dari keinginan kamu, semua pekerjaan orang tersebut telah kelaur dari hukum pekerjaan mulia dan dia pantas untuk menerima hukuman. Orang yang saka kalau dia mengumpulkan sekian banyak orang, dua-tiga puluh orang, kemudian menyerang satu desa, melukai beberapa orang dan mengusai desa tesebut. Maka semua angota kelompok itu dikatakan sebagai penjahat (dhalim), semua pekerjaan yang dilakukan dinyatakan sebagai kejahatan yang mana konsekwensinya adalah wajib difa’ dari perbuatan itu. kadar yang lebih tingi lagi; kalau kelompok ini membesar, dankemudian menyerang satu kota yang mengakibatkan sekian orang terbunuh dan kemudian mengusai kota itu, maka akalpun akan tetap menghukumi bahwa perbuatan itu adalah dhalim, yang melazimkan orang tersebut untuk ditundukkan dan di hukum mati. Lebih jauh lagi; orang tersebut kemudian merekrut sekian banyak tentara dan kemudian menyerang satu ibu Negara, sebahagian penduduknya ditahan, sebahagian lagi dibunuh, ibu Negara dikuasai dan pemimpin Negara itu dbuang, dan dia sendiri mengampil posisi itu. peristiwa ini berjalan hingga beberapa waktu, membuat kehidupan masyarakat dalam derita. Kemudian nama dari perbuatan dan pembunuhanini disebut dengan kudeta, untuk kemengan ini mereka melakukan pesta dan mengangkat dirinya sebagai penguasa, kemudian hendak memaksakan hukum yang datang darinya sebagai hukum nasional, sehingga terjasilah: “Hukum tuhan adalah hukum penguasa”.

Perbedaan peringkat ini ketika ditanyakan kepada akal- yang bersih dari kebiasaan- maka lingkaran dhulum (kedhaliman) ini tidak berubah, sekalipun dilakukannya dalam sekup yang kecil, dimana dhalim dan penjahat akan dinyatakan sebagai kejahatan. Ketika lingkaran kejahtan lebih besar, dan diberi predikat yang berbeda, pencurian, kejahatan tetaplah sebagai kejahatan, sekalipun dengan predikat penguasa.

Hukum manusia.
Sekarang cobalah membayangkan undang undang dunia, ketika seorang biasa, menulis sebuah buku, yang berisikan aturan untuk masyarakat pada satu kota atau Negara. Dia menginginkan hukum nya dilaksanakan; maka dia kan dihukumi oleh akal sebagai penjahat dan bertentangan dengan akal dan keadilan. Tapi ketika orang tersebut, dengan memaksakan atau mengelabui suara rakyat, mejadi wakil rakyat, dan ratusan yang lain lagi kemudian menduduki posisi wakil rakyat dengan cara yang sama (memalsu suara rakyat). Maka apapun hukum yang diberikan akan bertentangan dengan rakyat yang memberikan perwakilan kepada mereka atau untukmengambil harta, merusak perkembangan, dan menjatuhkan harga diri, hukum ini merupakan paksaan dan akan melanggar keadilan, rakyat yang melanggarpun akan dinyatakan sebagai bersalah.

Kalau ditanyakan kepada akal yang bersih dari adat (kebiasaan) maka perbuatan ini tetap saja akan dikatakan kejahatan yang besar. Wakil seharusnya bertindak menjaga dan mengamalkan apa yang menjadi keperluan yang mewakilkan, kalau tidak maka perwakilan dengan sendirinya telah gugur, dan ditetapkan sebagai pelanggar hukum dan pengkhianat, Para pemberi perwakilan tidak akan meletakkan jiwa, anak dan keturuannnya kepada mereka. Maka dasar dari hukum manusia dan pemerintahan dunia yang berlandaskan dengan kejahatan dan bertentangan dengan hukumnya sendiri akan berakhir dengan kehancuran.

Aturan Ilahi
Dari hukum akal akan jelas serta tidak akan dapat dipungkiri, dimana perlunya adanya hukum dan pemerintahan. Akal yang diberikan Allah menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan hauslah sesuai dengan kepribadian (fitrah), dan wajib pula mentaatinya. Apabila seseorang menjadi penguasa yangmengusai semua milik masyarakat, setiap tindakannya, baik penggunaan uang. Orang ini yangmana dibenarkan menjadi pelaksana dan pemilik wilayah terhadap semua manusia yang menjalankan hukum fitrah. Dia adalah Penguasa Alam (Allah) Pemilik (Malik)semua keberadaan dan Pencipta (Khaliq) langit dan bumi. Maka setiap hukum yang dijalankan-dalam pemerintahanNya, dan setiap pelaksanaan dalam pengusaanNya. Kalau Allah memberikan pemerintahanNya kepada seseorang, dan hukumNya melalui perkataan Rasulpun wajib ditaati, semua manusia wajib mentaatinya. Selain dari hukum Allah- yang telah ditetapkan Allah- tidak wajib untuk ditaati oleh manusia, dan juga tidak perlu untuk menerimanya, karena peletak hukumnya adalah:

  1. Manusia seperti dirinya, yang memiliki syahwat dan kemarahan, sifat buruk dan juga licik.
  2. Mendahulukan kepentingan pribadinya, yang mengorbankan kepentingan yang lain.
  3. Memerlukan dan menuntut adanya faktor faktor yang lain, dari bentuk mansia seperti ini tentulah tidak akan ada hukumnya akan memenuhi kepentingan umum, dirinyalah yang akan didahulukan, sementara kepentingan yang lain akan ditinggalkan.
  4. Peletak hukum ini tidak memiliki sesempurnaan aspek dan tidak juga memiliki kekhususan tertentu, tidak ada jaminan bagi mereka untuk tidak melakukan kesalahan dan kekeliruan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hukum yang dibuatnya akan berakhir pada kerugian pemerintah dan bertentangan dengan kepentingan Negara.
  5. Sebagaimana hukum yang sedang berjalan (dapat diambil sebagai contoh) dimana ketika terjadinya perubahan dan pergantian, manambah dan menguranginya akan dapat diketahui adanya kesalahan yang padanya, dan mereka yang tidak memahaminya akan lebih parah lagi. Betapa banyak hukum pidana dan perdata yang menyangkut hak telah dibuat/diletakkan, ternyata bertentangan dengan kepribadian (fitrah) dimana sebahagian lagi masih memerlukan waktu (untuk pembuktiannya).
  6. Tidak jarang terjadi pemberian ikhtiyar (perwalian)secara sempurna kepada seseorang yang tidak memiliki kefahaman dan pengertian dalam masalah jiwa dan harta.
  7. Para orientalist egois, telah menggunakan bahasa Arab yang diambilnya dari kamus Ilahi dan agama, yang kemudian dengan metode dan pola yang indah dijadikannya sebagai dasar petumbuhan budaya. Dengan dalih hendak mengelurkan bahasa asing dari Negara tersebut, tapi kemudian semua urusan diserahkan kepada orang (baca:orientalist) asing. Maka mereka dengan tidak ada malu telah menyatakan bahwa inilah langkah kemajuan.

Undang undang/ hukum selain Allah dari sisi pandangan Quran.
“Barang siapa yangtidak memuruskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang orang yang kafir” (Al maidah 44).
“Barang siapa yangtidak memuruskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang orang yang dzalim” (Al Maidah 45).
“Barang siapa yangtidak memuruskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang orang yang fasik”.(Al Maidah 47).
“Dan telah kami turnkan kepada mu Al Quran dengan membawa kebenaran apa yang sebelumnya, yaitu kitab kitab (kitab kitab yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab kitab yang lain. Maka putusanlah perkara menurut apa yang Allah tutunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”.(Al Maidah 48).
“Dan hendaklah kamu memuutskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”. (Al Maidah 49).
”Apakah hukum jahiliayah yang mereka kehendaki?. Dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang orang yang yakin?”.
Apabila hendak membicarakan ayat yang khusus tentang hukum Allah, maka akan terdapat banyak sekali ayat yang mengutarakan hukum Allah.

Hukum Ilahi berdasarkan akal

…apakah Allah yang menciptakan alam dengan keteraturan dan sistim yang didasari oleh hikmah dan keserasian, Dia mengetahui keberadaan manusia yang ajaib ini, yangmana setiap orang memiliki keinginan untukmnejadi penguasa alam, dan setiap satunya tidak makan atas apa yang dimilikinya, kemudian setiap orangnya memusuhi dan hendakmengusai yang lain. Adakah mungkin (Allah) membiarkan mereka tampa taklif dan tidak memjadikan pemerintahan yang adil bagi mereka?.

Tidak ada jalan lain dimana hal ini kelaur dari hukum fitrah, tidak mungkin menisbahkan tindakan ini pada Allah yang mana pekerjaanNya selalu didsari oleh hukum akal. Maka tentuah Dia telah menciptakan satu pemerintahan danmeletakkan hukum pada kerajaanNya. AturanNya berlandaskan keadilan dan menjaga sistim hak azazi. Tentulah pada aturan sorgawi ini tidak melibatkan kepentingan pribadi dan pandangan khusus dan aspek yang berbeda dialam ini, karena dari semua ini Allah merupakanhal yang suci dan (sesuatu) pengecualian.

Aturan ini mencakup semua aspek umum kerajaan (pemerintahan) dunia hingga kekhususan kelaurga seseorang, dari kehidupan masyarakat manusia hingga pribadi seorang yang hidup di goa sendiri. Mulai dari peletakan nutfah dirahim manusia hingga sampai kedalam kegelapan alam kubur. Telah diletakkan ribuan hukum untuk ini, yang diibaratkan sebagai agama (din) Allah yaitu dinul Islam. “Sesungguhnya agama disisi Allah adalah Islam”.

Maka dengan ini telah diutarakan dalil yang jelas bahwa hukum Islam dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan menjalanan hukum ekonomi, aturan hak azazi, partisal yang berhubungan dengan sistim Negara. Mulai dari pembentukan dasar hingga management. Tidak ada yang tertinggal. Kalian yang tidak mengetahuinya, celakanya, pemerintahan yang sebegitu hukumnya telah digantikan dengan mendirikan pemerintahan asing yang mana hukumnya dibuat oleh pemikiran yang terpolusi dari orang egois (kemudian) telah dilaksanakan dan pemerintahan agama Ilahi telah dilupakan. Dan juga kemudian meragukan apakah disini hukumnya sempurna atau kurang?!.

Kesimpulan
Selain Allah tidak tidak ada yang berhak memerintah kepada orang (lain) dan meletakkan hukum baginya. Berdasarkan hukum akal, Allahlah berkewajiban membentuk satu pemerintahan bagi masyarakat dan meletakkan hukum. Tapi hukum tersebut adalah hukum Islam yang telah ditetapkan. Maka dengan ini telah dibuktikan bahwa hukum ini adalah untuk semua dan untuk sepanjang masa – abadi.

Tapi pemerintahan dizaman Rasulullah dan Aimah as ada pada diri mereka dimana Allah telah meletakkan nash Qurani yang jelas bagi menusia untuk mentaati mereka. Tapi sekarang kita tidak ada permasaahan dengan masa itu. yang menjadi pembahasan kita adalah zaman ini”. (Imam Khomeini, Kashful Al Asrar hal 179-184). [islam muhammadi]

Tinggalkan komentar

Filed under Culture/Civilization, Epistemology, Law, Philosophy, Politic, Religion

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s